Alor Mutiara Dari Timur

Judul	:	Alor Mutiara Dari Timur
Penulis	:	Hasan Asy’ari Oramahi
Penerbit	:	Yayasan Adharta
Tahun Cetak	:	2020
Halaman	:	132
ISBN	:	978-623-93279-0-3
Harga	:	Rp. 150.000
Status	:	Kosong

 

"Alor Mutiara Dari Timur" ini dimulai dengan mengangkat sejarah yang hanya bersumber dari kisah tuturan dari generasi ke generasi, yang dihimpun penulisnya. Pentas imajinasi pembacanya seolah-olah dibuka penulis untuk kembali ke kondisi Alor di masa silam puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu, laksana gulungan seluloid film yang berhasil mencitrakan kembali suasana Alor tempo dulu. Bagi para pelancong yang membaca buku ini, penulis ingin buktikan bahwa memang "Alor Mutiara Dari Timur"

Pria kelahiran 14 April 1941 di desa Alor Kecil, pulau Alor ini punya rentang karier puluhan tahun di RRI, TVRI dan BB London serta sebagai praktisi PR yang menangani klien nasional dan multi nasional semisal maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia, dan The Singapore Airlines, konsorsium Eropa peluncur satelit komersial Arianespace yang meluncurkan satelit komunikasi milik PT Telkom, Palapa C-2 dan satelit digital Cakrawarta ke posisi geostasioner di angkasa luar. Buku "Alor Mutiara Dari Timur" ini adalah cenderamatanya buat masyarakarat Alor tanah kelahirannya yang selalu indah berseri laksana kilauan Mutiara Dari Timur.

"Jauh berjalan banyak berbagi, lama hidup banyak berbuah", adalah ungkapan yang tepat buat penulis. Dalam kembara hidup di rantau, yang sejak masa muda hingga usia lanjut tetap berpikir, berbuat dan berbagi untuk  kampung halaman. Buah karya ini, menegaskan respon penulis terhadap pesan leluhur dari Alor : kuli mati mati haki tifang levo , yang bermakna "bekerja keras mencapai hidup sukses di rantau, tetapi tidak melupakan halaman". (Ir. Ansgerius Takalapeta)

Human Rights? Wiranto and The Independence of East Timor

Judul	:	Human Rights? Wiranto and The Independence of East Timor
Penulis	:	Bilveer Singh
Penerbit	:	Book House, Book and Writers Network Sydney
Bahasa	:	Inggris
Tahun Cetak	:	2004
Halaman	:	349
ISBN	:	978-174-0183-147
Harga	:	Rp. 100.000
Status	:	Ada

 

Even though the United Nations' interest in East Timor can be traced from the debate on its status as a non self-governing territory, Portugal, the colonial power, was largely unmoved as it was not a United Nations' member until 1955. The status quo only altered following a change in regime in Portugal as a result of the 'Flower Revolution' in 1974. Rather, irresponsibly, Portuguese leftist officers in-charge of East Timor abandoned the colonial territory when a furious civil war was taking place amidst great loss of lives. Indonesia's intervention, with the support of the United States, can be directly traced to this Portuguese failure, culminating in territory's integration into Indonesia.

Indonesia's actions were however not fully endorsed by the international community and the territory continued to be regarded as a non self-governing territory. Due to the Cold War, the situation was somewhat tolerated with Australia even recognizing Indonesia's sovereignty over East Timor. At the same time, the territory was plagued by warfare with the pro-independence insurgents fighting the Indonesian military and the pro-integration forces. This situation continued until May 1998. After Suharto's resignation, President Habibie decided to give the East Timorese the right to decide their future with Indonesia. Following the United Nations' sponsored ballot, unfortunately marred by fraud and injustice, the East Timorese opted for independence.

Due largely to the manner the ballot was conducted, the behavior of UNAMET officials prior and after the ballot, and the animosity of the pro and anti-integration forces toward each other, violence broke in East Timor even though many in the West blamed Indonesia, and in particular, the Indonesian military (TNI) and its then commander, General Wiranto.

The study traces the evolution of East Timor's independence and examines the factors behind the many human rights abuses in the territory. Can the TNI and Wiranto be blamed for the violence that transpired in East Timor? Why is the West, especially Australia, so keen on blaming the TNI and Wiranto on what transpired in East Timor? Was the West in any way responsible for the actual violence that broke out in East Timor? Does Australia's East Timor policy since independence explain why it was keen on exaggerating what happened in the territory and allaying blame on the TNI? What was Australia's role in the violence that broke out in East Timor? In hindsight, with so much evidence coming out of East Timor pertaining to the UNAMET and Australia's role, what verdict can be made on Wiranto's culpability as far as human rights violations are concerned? It is hoped that this study will contribute in shedding new light on this matter, especially as far as Wiranto and the independence of East Timor is concerned. 

Menggantang Asa di Temaram Lorosae

Judul	:	Menggantang Asa di Temaram Lorosae
Penulis	:	August Mercyon  Purba
Penerbit	:	Nasmedia
Tahun Cetak	:	2023
Halaman	:	181
ISBN	:	978-623-155-180-1
Harga	:	Rp. 65.000
Status	:	Ada

 

Deon sosok pemuda kota dengan penuh gairah dan cita-cita serta ambisi harus dihadapkan dalam garis hidup yang penuh liku. Terang-gelap maupun indah-kelamnya hidup ini harus dia lewati. Pertentangan batin antara logika dan perasaan terus beradu dalam pikirnya.

Garis hidup mengharuskan Deon pada suatu pilihan menjalani sebagian hidupnya dalam alunan riak-riak pergolakan politik dan  masa depan Timor Lorosae. Pun dalam romansa kehidupan dia jalani seperti mengikuti arus hati dan realita yang ada di depan mata.

Asa yang deon punya terasa dipermainkan oleh realita hidup, padahal hanya itu satu-satunya yang dia punya selain Tuhannya. Deon coba mengukur sisa asa yang dia punya. Ya…. Deon sedang Menggantang asa di Tamaram Lorosae…. 

Tun Afnekan: Lingkar Belajar dan Aksi Anak Muda Bokong dalam Perjuangan Melawan Perdagangan Orang

Judul	:	Tun Afnekan: Lingkar Belajar dan Aksi Anak Muda Bokong dalam Perjuangan Melawan Perdagangan Orang
Editor	:	Dodi Yuniar & Emmanuelle Kania Mamonto
Penerbit	:	Jaringan Perempuan Indonesia Timur (JPIT) & Asia Justice and Rights (AJAR)
Tahun Cetak	:	2023
Halaman	:	36
ISBN	:	-
Harga	:	NFS
Status	:	Kosong

 

Meskipun menjadi salah satu kantong pekerja migran ilegal (PMI), Bokong belum menjadi perhatian pemerintah, bahkan belum diketahui banyak orang. Para pemuda mengambil sikap untuk menyelesaikan permasalahaan di desa dan PMI. Pemuda yang menjadi pembela kemanusiaan memikirkan bagaimana keinginan mengubah hidup dan bekerja di negara orang dapat dilakukan dengan benar. Cara yang bisa dipakai agar keadaan bisa lebih baik, atau bahkan ketika nanti mereka atau masyarakat lain bekerja di luar, tidak terjadi eksploitasi atau dibodohi oleh orang lain.

Para pemuda mencari cara agar warga Bokong bisa berdiri sendiri tanpa bergantung pada alam. Juga agar warga yang pergi keluar sudah mengetahui hak-hak mereka. Sehingga mereka akan menggunakan jalur aman dan mendapat perlindungan hukum. Pemuda adalah tunas baru atau dalam bahasa daerahnya Tun Afnekan, harapan baru desa Bokong. 

Perjuangan, Luka dan Harapan: Tuturan Korban dan Penyintas Perdagangan Manusia Asal NTT

Judul	:	Perjuangan, Luka dan Harapan: Tuturan Korban dan Penyintas Perdagangan Manusia Asal NTT
Editor	:	Martha Bire
Penerbit	:	Asia Justice and Rights (AJAR) & Jaringan Perempuan Indonesia Timur (JPIT)
Tahun Cetak	:	-
Halaman	:	57
ISBN	:	-
Harga	:	NFS
Status	:	Kosong

 

Perdagangan orang Nusa Tenggara Timur (NTT) bermodus migrasi tenaga kerja merupakan permasalahaan yang sangat serius. Pada tahun 2015, Menteri Tenaga Kerja menetapkan NTT sebagai Provinsi Darurat Perdagangan Orang berdasarkan data dari Bareskrim Polri. Sementara NTT berada pada urutan ke-9 pengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri, namun menempati urutan pertama dalam kasus perdagangan orang. Data Bareskrim ini didukung juga dengan data Komisi V DPRD NTT 2015 bahwa dari total angkatan kerja NTT (2.175.171) diperkirakan 200.115 (9,2%) diantaranya bekerja di luar daerah dan luar negeri. Diperkirakan sebanyak 50.000 pekerja terjebak dalam kasus perdagangan orang dan 80% korban adalah perempuan dan anak.

Korban perdagangan orang dan perbudakan modern mengalami berbagai bentuk kekerasan  bahkan sampai pada kematian. Berdasarkan data kompilasi Aliansi Perdagangan Orang pada tahun 2016-2017 serta data kompilasi JPIT pada tahun 2018-Maret 2020 bahwa selama 4,5 tahun ini, 373 PMI meninggal dunia di negara penempatan dan di Indonesia. Penyebab kematian PMI pada umumnya adalah karena menderita berbagai jenis penyakit kronis, bunuh diri, tenggelam di sungai, di terkam buaya, kecelakaan kerja, dan tidak sedikit juga yang tidak diketahui sebab kematiannya.