Kota Kupang Selayang Pandang

Judul	:	Kota Kupang Selayang Pandang
Penulis	:	Yakob Y. Detaq
Penerbit	:	-
Tahun Cetak	:	-
Halaman	:	18
ISBN	:	-
Harga	:	Rp. -
Status	:	Kosong

Di Pulau Seram pada masa lampau/prasejarah (kira-kira sebelum abad ke XIII) ada berdiam satu suku bangsa Helong, dengan memakai bahasanya Helong, dan kepala sukunya bernama Lai Besi atau Lai Bissi.

Dalam tahun 1934 oleh keluarga Helong yang berdiam di Kupang telah mengajukan permohonan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, untuk mencegah salah pengertian dan tanggapan, supaya selanjutnya dipakai nama keluarga “Bissi”, maka permohonan ini sudah mendapat pengesahan.

Helong terdiri dari kata He artinya jual, long artinya korban. Jadi Helong artinya jual korban atau berani berkorban.

Frans Seda Simfoni Tanpa Henti Ekonomi Politik Masyarakat Baru Indonesia

Judul	:	Frans Seda Simfoni Tanpa Henti Ekonomi Politik Masyarakat Baru Indonesia
Penyunting	:	Daniel Dhakidae, K. Bertens & Frans M. Parera
Penerbit	:	Yayasan Atma Jaya & PT. Grasindo
Tahun Cetak	:	1992
Halaman	:	588
ISBN	:	979-553-079-1
Harga	:	Rp. 100.000
Status	:	Ada

Terdapat kecendrungan kuat dalam masyarakat terpelajar sekarang yang menganggap ilmu ekonomi modern merupakan salah satu bidang penerapan matematika modern dalam kegiatan tukar-menukar kebutuhan. Namun pada hakikatnya dan dari asal mulanya, ilmu ekonomi itu merupakan cabang dari ilmu-ilmu kemasyarakatan (sosiologi), karena gejala besar yang diperhatikan adalah upaya-upaya suatu masyarakat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraannya sebagai langkah besar mewujudkan masyarakat baru yang lebih manusiawi.

Dimensi politik ekonomi masyarakat Indonesia baru menjadi fokus utama pergumulan pemikiran Frans Seda yang mewarnai bobot tulisannya selama tiga puluh lima tahun (1956-1991). Salah satu pesan utama yang menjadi keyakinan dan obsesi dari cendekiawan dan pemikir masalah politik ekonomi ini adalah bahwa orde perekonomian baru yang ingin dibangun berlandaskan semangat kemerdekaan nasional akan tercapai jika hambatan struktural dari feodalisme dan kapitalisme masyarakat lama disingkirkan. Oleh karena itu, dibutuhkan kemauan pembaruan politik yang menopang tumbuhnya nilai solidaritas bangsa namun tetap memberi ruang gerak kebebasan pribadi dalam mengembangkan dirinya, terutama rakyat kecil yang masih terbelenggu dalam kemiskinan struktural seperti kini tampak dalam masyarakat Indonesia Bagian Timur. Dengan kata lain, kegiatan ekonomi dari perspektif politik ekonomi sekaligus merupakan dorongan pembaruan masyarakat ke arah proses demokratisasi dalam mewujudkan keadilan sosial.

Buku ini merupakan dokumen penting pemikiran politik ekonomi modern dalam upaya mengantisipasi tantangan-tantangan baru abad XXI.

Program IDT dan Perekonomian Rakyat Gugus Nusa Tenggara

Judul	:	Program IDT dan Perekonomian Rakyat Gugus Nusa Tenggara
Penyunting	:	Mubyarto & Retno Budiyanto
Penerbit	:	Yayasan Agro Ekonomika & Pemda Bali, NTB, NTT dan Timor Timur
Tahun Cetak	:	1997
Halaman	:	319
ISBN	:	979-539-079-1
Harga	:	Rp. 85.000
Status	:	Ada

Buku ini memuat hasil semiloka nasional program IDT Gugus Nusa Tenggara yang diselenggarakan pada 26-28 November 1996 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Berbagai tulisan dalam buku ini mengungkapkan uraian-uraian dan pemikiran-pemikiran serius mengenai ekonomi rakyat, kendala-kendala pengembangannya dan bagaimana prospeknya di masa datang. Contohnya, pada Bagian B, Bab Ke-12 seorang penulis mencatat:

“Dalam konteks ekonomi makro Indonesia, konglomerat atau pengusaha besar swasta bisa tidak termasuk rakyat. Mereka adalah pusat pertumbuhan yang melaju ‘super cepat’ sehingga membentuk kelompok tersendiri….. Tetapi rakyat kecil adalah bagian dari sistem perekonomian nasional yang perlu diperhatikan untuk menjadi pusat pemerataan karena ketertinggalan mereka.”

Kiranya buku ini layak dikaji oleh kalangan yang lebih luas sebagai wacana untuk memantapkan konsep ekonomi rakyat sebagai ruh yang dengannya Program IDT menemukan elan vitalnya. Tanpa pemahaman yang cukup terhadap konsep ekonomi rakyat, banyak pihak merasa khawatir bahwa program-program pengentasan kemiskinan ibarat menanam benih di lahan kering.

Program IDT dilaksanakan sejak 1994. Dampak positifnya telah dirasakan pada perekonomian rakyat di Gugus Nusa Tenggara. Laporan-laporan yang disemilokakan ini sangat penting sebagai ajang tukar pikiran di antara masyarakat luas, baik pejabat maupun ilmuan, terutama yang mempunyai kepedulian besar atas perkembangan perekonomian rakyat.

Berani Berhenti Berbohong 50 Tahun Pasca Peristiwa 1965-1966

Judul	:	Berani Berhenti Berbohong 50 Tahun Pasca Peristiwa 1965-1966
Editor	:	Otto Gusti Madung & John Mansford Prior
Penerbit	:	Ledalero
Tahun Cetak	:	2015
Halaman	:	338
ISBN	:	978-602-1161-17-3
Harga	:	Rp. 100.000
Status	:	Kosong

“Minimal sekarang, 50 tahun kemudian. Kita seharusnya berani berhenti berbohong. Berani mengakui bahwa selama 50 tahun kita dibohongi. Dari kita betul-betul dituntut kebesaran hati untuk mengakui bahwa reaksi pasca-G30S sama sekali ke luar rel. itu tuntutan keadilan paling dasar. Kalau akhirnya kita berani mengakui kengerian palanggaran hak-hak asasi mereka yang dicap “terlibat” sesudah G30S, pengakuan itu tidak berarti bahwa PKI harus direhabilitasi. Dan sebaliknya, kalau banyak dari kita memandang PKI sebagai musuh yang dibenci dan ditakuti, maka itu tetap tidak membenarkan bahwa jutaan masyarakat yang tertarik pada PKI secara sistematik dibunuh dan dihancurkan” (Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno, STF Driyarkara, Jakarta)

Berharap sekalipun tak ada alasan untuk berharap. Karena itu, supaya kita benar-benar menolak penipuan penguasa dan melawan lupa penderitaan rakyat, telah hadir k tengah Anda sebuah buku berjudul Berani Berhenti Berbohong. Buku ini berisikan sejumlah artikel seputar pembantaian 1965/1966. Sebagian besar artikel memberikan perhatian pada daerah NTT, diiringi berbagai analisa politik, psikologi dan agama.

Timor – Timur, Provinsi ke-27 Republik Indonesia

Judul	:	Timor – Timur, Provinsi ke-27 Republik Indonesia
Penulis	:	Amrin Imran
Penerbit	:	Mutiara
Tahun Cetak	:	-
Halaman	:	61
ISBN	:	-
Harga	:	Rp. 40.000
Status	:	Kosong

Pembentukan Provinsi Timor Timur berbeda dengan pembentukan provinsi-provinsi lainnya. Sebelum menjadi provinsi yang ke-27 dari Negara Republik Indonesia, Timor Timur adalah daerah jajahan Portugis.

Mengapa daerah Timor Timur menjadi provinsi Republik Indonesia? Apakah pemerintah Indonesia merebutnya dari tangan Portugis? Atau, apakah Portugis menyerahkannnya kepada Indonesia?

Hal itu akan diterangkan nanti. Tetapi baiklah kita ketahui lebih dahulu apa-apa yang penting mengenai Timor Timur. dengan ringkas akan kita ceritakan keadaan alam, masyarakat dan adat istiadatnya. Yang penting pula ialah sejarah Timor Timur selama berada dibawah penjajahan Portugis.